Intisari:

Ulasan:

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Lapas Anak Berubah Menjadi LPKA

Sebelumnya, kami ingin meluruskan bahwa istilah Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak) yang Anda sebut sudah tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (“UU Pengadilan Anak”). Setiap Lapas Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”), sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun.[1]

Kewajiban Anak Mengikuti Pendidikan Formal

Pada dasarnya, setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan.[2] Di samping itu, kewajiban anak mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta merupakan salah satu tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak sesuai yang diamanatkan oleh UU SPPA.[3]

Pendidikan Anak dalam LPKA

Khusus soal anak dalam LPKA (anak yang dijatuhkan pidana penjara), mereka berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program pendidikan dan pembinaan ini diawasi oleh Balai Pemasyarakatan (“Bapas”).[4]

Pengaturan khusus mengenai kepentingan sekolah anak yang berhadapan dengan hukum (termasuk saat menjalankan bimbingan di penjara), diatur berdasarkan Bab III huruf G tentang Tugas dan Wewenang Kementerian Pendidikan Nasional Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (“Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 15/2010”) yang kami akses dari laman resmi Kementerian Hukum dan HAM, dikatakan bahwa salah satu tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah memfasilitasi penyediaan dukungan sarana/prasarana pendidikan sesuai kebutuhan penyelenggaraan layanan pendidikan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (“ABH”) yang dilangsungkan di dalam LAPAS/RUTAN anak.

Salah satu tugas dan kewenangan dinas pendidikan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dan/atau satuan pendidikan/sekolah dalam penanganan ABH, meliputi ABH berstatus sebagai tersangka dan ditahan di RUTAN anak atau di kepolisian. Diharapkan dinas pendidikan atau sekolah, orang tua, dan kepolisian atau pihak RUTAN harus tetap mengupayakan anak tidak kehilangan hak-haknya untuk mengikuti setiap kegiatan pembelajaran, termasuk keikutsertaannya dalam evaluasi pembelajaran, seperti ulangan harian, ulangan semester, ujian akhir sekolah atau ujian akhir nasional.[5]

Sebagai contoh, berdasarkan sebuah studi tentang Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang kami akses dari laman Kementerian Sosial RI diketahui bahwa pada beberapa kondisi hunian di LP anak tidak jauh dengan kondisi hunian dewasa, dengan kamar mandi/WC di dalam, dengan alas tidur bervariasi, beralaskan tikar, kasur tipis. Kecuali di LP anak Pare-Pare, dijumpai hunian/kamar anak cukup “child friendly”, menggunakan tempat tidur tingkat dan anak bebas menempel gambar-gambar sesuai dengan idola anak-anak remaja. Lebih lanjut dikatakan bahwa hak anak untuk memperoleh pendidikan pada umumnya cukup tersedia, semua LP Anak sudah melakukan kejar Paket A, B, dan C (Pendidikan Kesetaraan), serta menyelenggarakan ujian akhir.

Penerapan Pendidikan Formal (Sekolah) Anak dalam LPKA

Dalam sebuah Laporan Akhir Tentang Pengkajian Hukum Tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak dalam Sistem Pemasyarakatan (2014) yang disusun oleh Tim Pengkajian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dari laman Badan Pembinaan Hukum Nasional (“BPHN”), disebutkan bahwa berdasarkan Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (“UU Sisdiknas”) dapat disimpulkan bahwa anak yang ditempatkan dalam LPKA juga berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibeda-bedakan dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut. Pendidikan yang diberikan pada anak dapat berupa pendidikan formal, informal maupun nonformal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.[6] Pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.[7]

Soal pendidikan formal seperti yang Anda tanyakan, masih bersumber dari laporan tersebut, hasil pemetaan Lapas Anak tahun 2011 dan 2012 dan wawancara dengan petugas lapas anak dan Bapas mengungkap bahwa tidak semua Lapas Anak dapat menyelenggarakan pendidikan formal, dengan beberapa alasan, yaitu:

a.    Terbatasnya jumlah anak yang memenuhi persyaratan mengikuti pendidikan, khususnya lama pidana;

b.    Minat anak yang rendah terhadap pendidikan;

c.    Fasilitas dan sarana pendukung yang minim dan hampir tidak ada;

d.    Rendahnya dukungan dari sekolah Anak sebelumnya.

Lebih lanjut dalam laporan itu dikemukakan bahwa saat ini penyelenggaraan pendidikan formal yang masih berjalan cukup baik adalah di Lapas Anak Pria Tangerang dan Lapas Anak Medan. Pendidikan formal yang diselenggarakan di Lapas Anak Pria Tangerang adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan 49 (empat puluh sembilan) murid. Akses dan kerjasama yang baik dengan pihak terkait (diknas setempat) membuat program pendidikan formal ini dapat diselenggarakan.

Sebagai alternatif tidak bisa dilaksanakannya pendidikan formal karena beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi, adalah maksimalisasi pendidikan non–formal. Pendidikan kesetaraan atau lebih dikenal dengan Program Paket A, Paket B dan Paket C, merupakan program pendidikan alternatif selain pendidikan formal sekolah yang paling banyak dipilih oleh lapas – lapas anak. Fakta ini berdasarkan kenyataan kebanyakan anak yang berkonflik dengan hukum yang akhirnya ditempatkan di lapas/rutan kebanyakan memiliki latar belakang pendidikan putus sekolah.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

3.    Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Referensi:

1.    Kementerian Hukum dan HAM, diakses pada 15 Februari 2016 pukul 13.01 WIB.

2.    Badan Pembinaan Hukum Nasional, diakses pada 15 Februari 2016 pukul 13.49 WIB.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.